Bawaslu Buton Utara Gelar Kopi P3S Edisi 3, Perkuat Pemahaman Penanganan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Kabupaten Buton Utara kembali menggelar kegiatan Kopi P3S (Kolaborasi Penanganan Pelanggaran dan Integrasi Kajian P3S) Edisi 3 pada Senin (26/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Utara sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas jajaran dalam memahami regulasi dan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu).
 

Pada edisi ketiga ini, pembahasan difokuskan pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Kedua regulasi tersebut menjadi materi kajian untuk memperdalam pemahaman jajaran mengenai prosedur penanganan pelanggaran serta koordinasi dalam penegakan hukum Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman dan kemampuan jajaran Bawaslu Kabupaten Buton Utara dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu serta integrasi kajian dalam proses penanganannya.
Melalui forum diskusi dan pembelajaran bersama, pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Utara didorong untuk mendalami substansi regulasi, bertukar pemahaman, serta menyelaraskan perspektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Diskusi ini juga menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai mekanisme penanganan pelanggaran dan koordinasi melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 

Kopi P3S dirancang sebagai ruang kolaborasi dan pembelajaran internal yang mengedepankan kajian regulasi secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, setiap peserta diharapkan mampu meningkatkan kecermatan dalam memahami prosedur penanganan temuan dan laporan pelanggaran serta memperkuat penerapan ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.
 

Pelaksanaan Kopi P3S Edisi 3 menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Buton Utara untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat tata kelola penanganan pelanggaran Pemilu. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Melalui kolaborasi, diskusi, dan kajian regulasi yang berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Buton Utara terus berupaya membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat kesiapan jajaran dalam menjalankan tugas pengawasan serta penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.