Bawaslu Buton Utara Gelar Kopi P3S Edisi Perdana, Perkuat Pemahaman Regulasi Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Buton Utara

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Utara menggelar kegiatan Kopi P3S (Kolaborasi Penanganan Pelanggaran dan Integrasi Kajian P3S) Edisi 1 pada Senin (19/10/2026). 

Kegiatan ini di Ikuti Pimpinan dan seluruh staf sekretariat  Bawaslu Kabupaten Buton Utara guna menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas jajaran dalam memahami regulasi serta meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu). Pada edisi perdana ini, pembahasan difokuskan pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Regulasi tersebut menjadi bahan diskusi untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai ketentuan, tahapan, dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Melalui forum diskusi ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Buton Utara didorong untuk mengkaji ketentuan regulasi secara komprehensif, bertukar pandangan, serta membangun kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, khususnya dalam penanganan pelanggaran Pemilu. 

Kopi P3S dirancang sebagai ruang pembelajaran internal yang mengedepankan kolaborasi dan diskusi substantif. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi jajaran untuk memperdalam pemahaman hukum, meningkatkan kecermatan dalam mengkaji dugaan pelanggaran, serta memperkuat kemampuan dalam memahami prosedur penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu. 

Pelaksanaan Kopi P3S Edisi 1 menjadi langkah awal dalam membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Buton Utara. Melalui kegiatan ini, penguatan kapasitas sumber daya manusia diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang profesional, cermat, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Buton Utara terus mendorong penguatan kapasitas kelembagaan melalui ruang diskusi dan kajian regulasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu