Bawaslu Kabupaten Buton Utara melaksanakan Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan (UP-DPB)

Bawaslu Kabupaten Buton Utara melaksanakan Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan (UP-DPB) di Kelurahan Lakonea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, pada Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H), Abdul Haris, S.IP., bersama staf divisi, sebagai bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih sekaligus mengidentifikasi potensi kerawanan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Uji Petik merupakan mekanisme evaluasi berbasis survei yang menerapkan prinsip audit terhadap sampel data pemilih untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara data administratif dan kondisi faktual di lapangan. Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Buton Utara dalam menyusun pemetaan kerawanan isu strategis PDPB sebagai langkah penguatan pengawasan menuju Pemilu 2029.

Dalam pelaksanaannya, pengujian dilakukan melalui dua metode, yaitu People to List (P2L) dan List to People (L2P). Melalui metode P2L, petugas mendatangi warga untuk mencocokkan data mereka dengan daftar pemilih. Sementara itu, metode L2P dilakukan dengan menelusuri nama-nama dalam daftar pemilih dan memastikan keberadaan serta kesesuaian data warga yang bersangkutan.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi data pemilih di lapangan, penentuan sampel dilakukan dengan melibatkan 20 responden pada setiap desa atau kelurahan. Responden dipilih melalui dua metode pengujian dengan cakupan dua RT berbeda pada masing-masing metode. Sebanyak 8 responden dipilih menggunakan metode List-to-People (L2P), dengan pembagian masing-masing 4 responden dari dua RT berbeda. Sementara itu, 12 responden dipilih menggunakan metode People-to-List (P2L), dengan pembagian masing-masing 6 responden dari dua RT berbeda.

Melalui pemeriksaan langsung tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton Utara berupaya mengidentifikasi berbagai potensi persoalan, seperti warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar, pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam daftar pemilih, perpindahan domisili, hingga perubahan data kependudukan yang perlu diperbarui.