Pimpinan Bawaslu Buton Utara Ikuti Rapat Penandatanganan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2026

Buton Utara — Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Utara mengikuti Rapat Penandatanganan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu, 13 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh unsur pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebelum kegiatan dimulai, seluruh peserta terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan sekaligus membangun semangat dan komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Rapat Penandatanganan IKU Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. IKU menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan ini, pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kerja sepanjang Tahun 2026.

Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Utara, Yayan Irawan, saat di konfirmasi oleh tim humas Bawaslu Kabupaten Buton Utara menyampaikan bahwa penandatanganan IKU menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen jajaran Bawaslu terhadap pencapaian kinerja kelembagaan.

“IKU bukan hanya sebatas dokumen atau target administratif, tetapi menjadi komitmen bersama untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan program Bawaslu dapat terukur, dipertanggungjawabkan, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Buton Utara Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Abdul Haris, menyampaikan bahwa indikator kinerja harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di masing-masing divisi.

“Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, setiap pelaksanaan program dapat diarahkan pada target yang terukur. Ini penting agar kerja-kerja pengawasan tidak hanya terlaksana, tetapi juga dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara baik,” ungkapnya.

Lanjut Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Musliman, menambahkan bahwa pencapaian IKU membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh jajaran.

“Pencapaian indikator kinerja merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan kerja yang terencana, koordinasi yang baik, serta konsistensi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing,” katanya.

Melalui penandatanganan IKU Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk komitmen terhadap pencapaian kinerja, tetapi juga menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan langkah antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan keselarasan tersebut, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja kelembagaan.

Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Buton Utara berkomitmen untuk menjadikan IKU sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan, sehingga setiap kinerja yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang terukur serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.